Berita

SOSIALISASI HAM DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Rabu, 17 Mei 2017

Rona penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di Kabupaten Pakpak Bharat semakin tercerahkan. 4 tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM, serta diundang secara khusus dan satu-satunya Kepala Daerah dari Indonesia untuk mengikuti Universal Periodic Review of Human Rights di Jenewa, Swiss pada tgl 2-5 Mei 2017, tidak membuat Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, berhenti sampai di situ.

Penguatan akan makna dari HAM terus dilakukan, seperti pada Selasa (16/05). Dengan menggandeng INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) yang sangat concern akan penegakan HAM di Indonesia, Pemkab Pakpak Bharat melalui Bagian Hukum dan HAM Setda melakukan Sosialisasi Tentang HAM.

“Konstitusi sudah mengatur banyak tentang HAM di Indonesia. Artinya bangsa kita memang sadar sepenuhnya akan pentingnya hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Yang harus diingat bahwa jangan lupakan kewajiban, karena penuntutan akan hak yang besar tetapi tidak diimbangi dengan kewajiban akan menyebabkan kekonyolan”, tandas Bupati.

“HAM juga merupakan tanggung jawab negara dan disitulah peran kita, termasuk dengan urusan pelayanan publik. Jangan dikira bahwa semata-mata menjalankan aturan, tidak akan ada pelanggaran HAM. Prioritaskan HAM dalam pelayanan karena itu menjadi faktor penentu dalam kepuasan masytiarakat”, ujar Bupati sambil mengilustrasikan tentang persoalan-persoalan dalam menghadapi masyarakat saat melakukan pelayanan publik.

Senada dengan Bupati, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, mengakui bahwa terjadi persoalan HAM di tengah-tengah kita. “Di luar konteks yang sedang hangat di Indonesia menyangkut persoalan HAM, kita yang di daerah juga bisa saja lalai dalam penegakan karena ada faktor budaya dan sebagainya”, tutur Sekda.

Kehadiran pihak INFID yang membuka cakrawala berfikir dan membangun diskusi menarik tentang HAM dan berangkat dari contoh kasus yang ada di sekitar. Bersama Beka Ulung Hapsara, Manager Advokasi INFID, Yolandri Simanjuntak, Program Associate for Human Rights and Democracy, serta Kristian Simarmata, Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia, mereka mengulas beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. HAM akan terus menjadi isu internasional dan terus bergulir selama masih banyak riak-riak dalam penegakannya. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)

Berita Lainnya

BUPATI REMIGO HADIRI OPEN HOUSE DPRD
Rabu, 17 Januari 2018
Kehangatan suasana Tahun Baru 2018 masih terasa di Kabupaten Pakpak Bharat, dan kali ini Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, diundang dalam pelaksanaan Open House DPRD Kabupat...
BUPATI PAKPAK BHARAT SERAHKAN BANTUAN MESIN PERTANIAN
Rabu, 17 Januari 2018
Secara simbolis Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, dengan didampingi Sekretaris Daerah, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si dan Ka. Dinas Koperasi dan UMKM, M. Orba S. Manik, SH, meny...
BUPATI REMIGO HADIRI ACARA ENTRY BRIEFING PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMKAB PAKPAK BHARAT TAHUN 2017
Rabu, 17 Januari 2018
“Jangan takut dan tak perlu ada yang dikuatirkan dengan kedatangan Tim Pemeriksa dari BPK karena ini rutin dilakukan di awal tahun”, ujar Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M...
BUPATI REMIGO HADIRI SYUKURAN AWAL TAHUN 2018 POLRES PAKPAK BHARAT
Senin, 15 Januari 2018
Suasana haru terasa dalam acara Syukuran Awal Tahun 2018 Polres Pakpak Bharat, saat Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, menyaksikan penyerahan bantuan kepada Sampang Tinambuna...