Berita

SOSIALISASI HAM DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Rabu, 17 Mei 2017

Rona penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di Kabupaten Pakpak Bharat semakin tercerahkan. 4 tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM, serta diundang secara khusus dan satu-satunya Kepala Daerah dari Indonesia untuk mengikuti Universal Periodic Review of Human Rights di Jenewa, Swiss pada tgl 2-5 Mei 2017, tidak membuat Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, berhenti sampai di situ.

Penguatan akan makna dari HAM terus dilakukan, seperti pada Selasa (16/05). Dengan menggandeng INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) yang sangat concern akan penegakan HAM di Indonesia, Pemkab Pakpak Bharat melalui Bagian Hukum dan HAM Setda melakukan Sosialisasi Tentang HAM.

“Konstitusi sudah mengatur banyak tentang HAM di Indonesia. Artinya bangsa kita memang sadar sepenuhnya akan pentingnya hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Yang harus diingat bahwa jangan lupakan kewajiban, karena penuntutan akan hak yang besar tetapi tidak diimbangi dengan kewajiban akan menyebabkan kekonyolan”, tandas Bupati.

“HAM juga merupakan tanggung jawab negara dan disitulah peran kita, termasuk dengan urusan pelayanan publik. Jangan dikira bahwa semata-mata menjalankan aturan, tidak akan ada pelanggaran HAM. Prioritaskan HAM dalam pelayanan karena itu menjadi faktor penentu dalam kepuasan masytiarakat”, ujar Bupati sambil mengilustrasikan tentang persoalan-persoalan dalam menghadapi masyarakat saat melakukan pelayanan publik.

Senada dengan Bupati, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, mengakui bahwa terjadi persoalan HAM di tengah-tengah kita. “Di luar konteks yang sedang hangat di Indonesia menyangkut persoalan HAM, kita yang di daerah juga bisa saja lalai dalam penegakan karena ada faktor budaya dan sebagainya”, tutur Sekda.

Kehadiran pihak INFID yang membuka cakrawala berfikir dan membangun diskusi menarik tentang HAM dan berangkat dari contoh kasus yang ada di sekitar. Bersama Beka Ulung Hapsara, Manager Advokasi INFID, Yolandri Simanjuntak, Program Associate for Human Rights and Democracy, serta Kristian Simarmata, Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia, mereka mengulas beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. HAM akan terus menjadi isu internasional dan terus bergulir selama masih banyak riak-riak dalam penegakannya. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)

Berita Lainnya

BUPATI REMIGO LAUNCHING SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Jumat, 17 November 2017
Sebuah inovasi kembali dihadirkan di Kabupaten Pakpak Bharat, beranjak dari proyek perubahan Sekda Kab. Pakpak Bharat, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, yaitu sistem monitoring dan evaluasi pembangunan seca...
BUPATI REMIGO LANTIK TIGAN SOLIN, SE JADI DIREKTUR UTAMA PD PAL
Jumat, 17 November 2017
Berdasarkan Keputusan Bupati Pakpak Bharat nomor 188.45/12.15/407/5/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Pelaksana Direktur Utama Dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pakpa...
Diklat Character Building Resmi Ditutup
Jumat, 17 November 2017
Diklat Character Building yang telah dilaksanakan selama tiga hari sejak 14 Nopember lalu di Balai Diklat BKD, Cikaok secara resmi ditutup oleh Kabid Diklat, Abdul Gani Berutu, SE, M.AP, Kamis Sore (1...
BUPATI REMIGO SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TA 2018 DAN 5 RANPERDA LAINNYA
Kamis, 16 November 2017
Rangkaian Masa Sidang III DPRD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 telah dibuka secara resmi dan diawali dengan penyampaian Nota Pengantar Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, t...