Berita

SOSIALISASI HAM DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Rabu, 17 Mei 2017

Rona penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di Kabupaten Pakpak Bharat semakin tercerahkan. 4 tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM, serta diundang secara khusus dan satu-satunya Kepala Daerah dari Indonesia untuk mengikuti Universal Periodic Review of Human Rights di Jenewa, Swiss pada tgl 2-5 Mei 2017, tidak membuat Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, berhenti sampai di situ.

Penguatan akan makna dari HAM terus dilakukan, seperti pada Selasa (16/05). Dengan menggandeng INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) yang sangat concern akan penegakan HAM di Indonesia, Pemkab Pakpak Bharat melalui Bagian Hukum dan HAM Setda melakukan Sosialisasi Tentang HAM.

“Konstitusi sudah mengatur banyak tentang HAM di Indonesia. Artinya bangsa kita memang sadar sepenuhnya akan pentingnya hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Yang harus diingat bahwa jangan lupakan kewajiban, karena penuntutan akan hak yang besar tetapi tidak diimbangi dengan kewajiban akan menyebabkan kekonyolan”, tandas Bupati.

“HAM juga merupakan tanggung jawab negara dan disitulah peran kita, termasuk dengan urusan pelayanan publik. Jangan dikira bahwa semata-mata menjalankan aturan, tidak akan ada pelanggaran HAM. Prioritaskan HAM dalam pelayanan karena itu menjadi faktor penentu dalam kepuasan masytiarakat”, ujar Bupati sambil mengilustrasikan tentang persoalan-persoalan dalam menghadapi masyarakat saat melakukan pelayanan publik.

Senada dengan Bupati, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, mengakui bahwa terjadi persoalan HAM di tengah-tengah kita. “Di luar konteks yang sedang hangat di Indonesia menyangkut persoalan HAM, kita yang di daerah juga bisa saja lalai dalam penegakan karena ada faktor budaya dan sebagainya”, tutur Sekda.

Kehadiran pihak INFID yang membuka cakrawala berfikir dan membangun diskusi menarik tentang HAM dan berangkat dari contoh kasus yang ada di sekitar. Bersama Beka Ulung Hapsara, Manager Advokasi INFID, Yolandri Simanjuntak, Program Associate for Human Rights and Democracy, serta Kristian Simarmata, Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia, mereka mengulas beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. HAM akan terus menjadi isu internasional dan terus bergulir selama masih banyak riak-riak dalam penegakannya. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)

Berita Lainnya

RAPAT PARIPURNA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD ATAS PERTANGGGUNGJAWABAN APBD KAB. PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 DAN PEMANDANGAN UMUM PEMERINTAH ATAS RANPERDA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Senin, 24 Juli 2017
Setelah diskors pada 2 minggu yang lalu, Rapat Paripurna DPRD pada masa sidang kali ini kembali dilanjutkan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD K...
LOKAKARYA KABUPATEN/KOTA HAM 2017
Jumat, 21 Juli 2017
BUPATI REMIGO TANDATANGANI MOU BERSAMA INFID MENUJU KABUPATEN HAM PAKPAK BHARAT Dengan disaksikan Ketua Komnas HAM RI, Nur Kholis dan Direktur Instrumen HAM, Kemenkumham RI, Dr. Molan Tarigan, SH, Bu...
RAKERNAS X APKASI TAHUN 2017
Kamis, 20 Juli 2017
BUPATI REMIGO JADI MODERATOR PADA PANEL DISKUSI RAKERNAS Rapat Kerja Nasional ke-10 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2017 ternyata berisi hal yang menggembirakan bagi Ka...
PEMKAB PAKPAK BHARAT SAMBUT TIM SURVEYOR AKREDITASI PUSKESMAS
Selasa, 18 Juli 2017
Upaya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat meningkatkan Puskesmas berstandar bukan hanya wacana belaka.Pasalnya, Tim Surveyor antara lain dr. Pande Nyoman Sri Joni ( surveyor Administrasi dan Manajemen)...