Berita

SOSIALISASI HAM DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Rabu, 17 Mei 2017

Rona penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di Kabupaten Pakpak Bharat semakin tercerahkan. 4 tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM, serta diundang secara khusus dan satu-satunya Kepala Daerah dari Indonesia untuk mengikuti Universal Periodic Review of Human Rights di Jenewa, Swiss pada tgl 2-5 Mei 2017, tidak membuat Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, berhenti sampai di situ.

Penguatan akan makna dari HAM terus dilakukan, seperti pada Selasa (16/05). Dengan menggandeng INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) yang sangat concern akan penegakan HAM di Indonesia, Pemkab Pakpak Bharat melalui Bagian Hukum dan HAM Setda melakukan Sosialisasi Tentang HAM.

“Konstitusi sudah mengatur banyak tentang HAM di Indonesia. Artinya bangsa kita memang sadar sepenuhnya akan pentingnya hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Yang harus diingat bahwa jangan lupakan kewajiban, karena penuntutan akan hak yang besar tetapi tidak diimbangi dengan kewajiban akan menyebabkan kekonyolan”, tandas Bupati.

“HAM juga merupakan tanggung jawab negara dan disitulah peran kita, termasuk dengan urusan pelayanan publik. Jangan dikira bahwa semata-mata menjalankan aturan, tidak akan ada pelanggaran HAM. Prioritaskan HAM dalam pelayanan karena itu menjadi faktor penentu dalam kepuasan masytiarakat”, ujar Bupati sambil mengilustrasikan tentang persoalan-persoalan dalam menghadapi masyarakat saat melakukan pelayanan publik.

Senada dengan Bupati, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, mengakui bahwa terjadi persoalan HAM di tengah-tengah kita. “Di luar konteks yang sedang hangat di Indonesia menyangkut persoalan HAM, kita yang di daerah juga bisa saja lalai dalam penegakan karena ada faktor budaya dan sebagainya”, tutur Sekda.

Kehadiran pihak INFID yang membuka cakrawala berfikir dan membangun diskusi menarik tentang HAM dan berangkat dari contoh kasus yang ada di sekitar. Bersama Beka Ulung Hapsara, Manager Advokasi INFID, Yolandri Simanjuntak, Program Associate for Human Rights and Democracy, serta Kristian Simarmata, Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia, mereka mengulas beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. HAM akan terus menjadi isu internasional dan terus bergulir selama masih banyak riak-riak dalam penegakannya. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)

Berita Lainnya

MTQ XIV TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017
Rabu, 24 Mei 2017
Gemuruh suara beduk yang ditabuh Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA menjadi penanda dibukanya secara resmi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-14 tingkat Kabupaten Pakpak...
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE-109 TAHUN 2017 TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Rabu, 24 Mei 2017
“Salah satu inspirasi yang bisa kita serap dari berdirinya Boedi Utomo sebagai sebuah organisasi modern pada tahun 1908 adalah munculnya sumber daya manusia indonesia yang terdidik, memiliki jiw...
PAKPAK BHARAT 10 BESAR NASIONAL UNTUK CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
Rabu, 24 Mei 2017
Prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcatpil). Setelah sebelumnya pada awal tahun lalu termasuk 50 besar yang mend...
DIKLAT PELAYANAN PRIMA EXCELLENCE BAGI APARATUR PEMKAB PAKPAK BHARAT
Rabu, 24 Mei 2017
“Seru! Dan mengasyikkan!”, ucap Kastro Manik, S.Sos, Ka. Bagian Humas Setda, salah seorang peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayanan Prima Excellence bagi ASN Pemkab Pakpak Bhara...