Berita

SOSIALISASI HAM DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Rabu, 17 Mei 2017

Rona penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di Kabupaten Pakpak Bharat semakin tercerahkan. 4 tahun berturut-turut meraih penghargaan Kabupaten Peduli HAM, serta diundang secara khusus dan satu-satunya Kepala Daerah dari Indonesia untuk mengikuti Universal Periodic Review of Human Rights di Jenewa, Swiss pada tgl 2-5 Mei 2017, tidak membuat Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, berhenti sampai di situ.

Penguatan akan makna dari HAM terus dilakukan, seperti pada Selasa (16/05). Dengan menggandeng INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) yang sangat concern akan penegakan HAM di Indonesia, Pemkab Pakpak Bharat melalui Bagian Hukum dan HAM Setda melakukan Sosialisasi Tentang HAM.

“Konstitusi sudah mengatur banyak tentang HAM di Indonesia. Artinya bangsa kita memang sadar sepenuhnya akan pentingnya hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia. Yang harus diingat bahwa jangan lupakan kewajiban, karena penuntutan akan hak yang besar tetapi tidak diimbangi dengan kewajiban akan menyebabkan kekonyolan”, tandas Bupati.

“HAM juga merupakan tanggung jawab negara dan disitulah peran kita, termasuk dengan urusan pelayanan publik. Jangan dikira bahwa semata-mata menjalankan aturan, tidak akan ada pelanggaran HAM. Prioritaskan HAM dalam pelayanan karena itu menjadi faktor penentu dalam kepuasan masytiarakat”, ujar Bupati sambil mengilustrasikan tentang persoalan-persoalan dalam menghadapi masyarakat saat melakukan pelayanan publik.

Senada dengan Bupati, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, mengakui bahwa terjadi persoalan HAM di tengah-tengah kita. “Di luar konteks yang sedang hangat di Indonesia menyangkut persoalan HAM, kita yang di daerah juga bisa saja lalai dalam penegakan karena ada faktor budaya dan sebagainya”, tutur Sekda.

Kehadiran pihak INFID yang membuka cakrawala berfikir dan membangun diskusi menarik tentang HAM dan berangkat dari contoh kasus yang ada di sekitar. Bersama Beka Ulung Hapsara, Manager Advokasi INFID, Yolandri Simanjuntak, Program Associate for Human Rights and Democracy, serta Kristian Simarmata, Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia, mereka mengulas beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. HAM akan terus menjadi isu internasional dan terus bergulir selama masih banyak riak-riak dalam penegakannya. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)

Berita Lainnya

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 110 TINGKAT KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Senin, 21 Mei 2018
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA MEMPERKUAT PONDASI KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA DI ERA DIGITAL Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-110 tingkat Kabupaten Pakpak Bharat berlan...
BUPATI REMIGO SAMPAIKAN KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
Senin, 21 Mei 2018
Kapasitas dan kemampuan Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, terus mendapat pengakuan, termasuk dari lingkungan akademik. Setelah beberapa kali diundang memberikan kuliah umum ...
BUPATI REMIGO HADIRI PESTA JUBILEUM 100 TAHUN KEKRISTENAN DI JAMBU, SIEMPAT RUBE
Senin, 21 Mei 2018
Bertempat di GKPPD Jambu Rea, Kecamatan Siempat Rube, ratusan jemaat Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi dari berbagai tempat hadir untuk memperingati 100 tahun Kekristenan di Jambu, Siempat Rube, S...
SILATURAHMI DAERAH DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI DI WILAYAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT PAKPAK BHARAT TOLAK RADIKALISME!
Kamis, 17 Mei 2018
Nuansa kerukunan yang kondusif di Kabupaten Pakpak Bharat terus dipererat untuk mensinambungkan iklim stabilitas agar semakin terjaga, serta beranjak dari situasi dan kondisi nasional akhir-akhir ini,...